Selasa, 13 Desember 2011

Partisipasi IKAFENAS Dalam BAKSOS SEMA FE UNAS


Dalam rangka mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tepat tanggal 21 Oktober 2011 yang lalu, SEMA FE UNAS menyelenggarakan program bakti sosial di daerah Sukabumi. Kegiatan yang mengikutsertakan mahasiswa baru angkatan 2011 dan beberapa pengurus SEMA FE UNAS sendiri, berlangsung selama tiga hari dengan melakukan kunjungan ke masyarakat sekitar dan memberikan materi-materi penyuluhan mengenai kewirausahaan.

Jumat, 12 Agustus 2011

BUKA PUASA BERSAMA ALUMNI FE UNAS


Salam Maut, Mohon maaf sehubungan dgn adanya keperluan mendadak maka acara Buka Puasa Bersama alumni FE UNAS diundur menjadi hari Sabtu 20 Agustus jam 17.00 wib di tempat yang sama kediaman N. Falah, jl. pancoran timur 3. no.30 (masuk dr perdatam /wisma puspa)mohon konfirmasinya segera krn utk kepastian konsumsi, terima kasih

Jumat, 05 Agustus 2011

Kelahiran Putra Pertama Faizal (FE 94)


Suasana gembira tampak meliputi keluarga besar dari pasangan Faizal, yang merupakan Alumni FE UNAS 1994, dengan Eka Aprilia, Alumni FS UNAS. Karena tepat tanggal 3 Agustus 2011, Pukul 09.10 WIB, di RSIA Kemang, Jl. Ampera, Kemang, Jakarta Selatan, telah lahir putra pertamanya. Lengkaplah sudah keluarga ini menjadi keluarga kecil yang berbahagia.

Kami, dari keluarga besar Alumni FE UNAS menyampaikan rasa suka cita dan bahagia yang mendalam atas kelahiran putra pertama dari Faizal. Selagi lagi selamat..! (FSA).

Selasa, 14 Juni 2011

KARTU ANGGOTA IKAFENAS


Info Baru: Kartu Anggota sudah dapat di pesan, dengan persyaratan melunasi Iuran Tahunan sebesar Rp 50.000,- Harap hubungi pengurus sdr. Rusman, Arief Budiman, Allay, Iwan. Terima Kasih.

Jumat, 03 Juni 2011

Alumni IPB Ajak Masyarakat Gemari Buah Lokal


Alumni Institut Pertanian Bogor mengajak masyarakat untuk menggemari produk buah lokal agar produksinya meningkat dan tidak kalah dengan buah produk impor.

Hal itu terungkap dalam talkshow "Gemar Buah Lokal" dengan pembicara Ahmad Mukhlis Yusuf (Direktur Utama Perum LKBN ANTARA) dan M Said Didu (Ketua Umum Himpunan Alumni IPB), di Jakarta, Jumat.

Minggu, 08 Mei 2011

Kementan: Impor Sayuran 2010 Cenderung Meningkat


Kementerian Pertanian mengungkapkan impor sayuran selama 2010 cenderung mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Budi Daya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Yul Bahar di Jakarta, Minggu (8/5) mengatakan, beberapa tanaman sayuran yang impornya meningkat tersebut justru yang bisa diproduksi di dalam negeri.

Yul Bahar mencontohkan, komoditas tersebut seperti tomat, bawang merah, wortel, buncis, cabe, bawang daun dan kentang.

Rabu, 06 April 2011

Dinas Indag: Pemerintah Daerah Di Jabar Teledor Berian Izin Minimarket

Jakarta, 7/4 (SIGAP) - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) Jabar Ferry Sofyan Arief di sela-sela Musrenbang Pemprov Jabar di Bandung, Kamis (7/4) mengatakan, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Barat dinilai masih teledor dan "berkaca mata kuda" dalam mengeluarkan perizinan minimarket hingga kemudian tampil menjamur dan mengancam keberadaan pasar tradisional.

"Pemerintah daerah perlu berhati-hati dalam mengeluarkan izin bagi minimarket. Perlu ada perkuatan regulasi yang mengatur izin tentang itu guna menjaga keberadaan pasar tradisional," katanya.

Senin, 04 April 2011

OLAHRAGA RUTIN FUTSAL IKAFENAS




Semenjak Bulan Februari 2011 yang lalu, IKAFENAS mulai merutinkan main futsal bersama para alumni FE UNAS. Main futsal bareng yang berlangsung di Buncit Futsal pada setiap Selasa malam pukul 19.00 ini, dihadiri para alumni yang datang silih berganti, mulai dari angkatan 97 sampai angkatan 90.

Bagi para alumni atau mahasiswa yang masih aktif dipersilahkan untuk mengikuti kegiatan ini.

Senin, 21 Maret 2011

Bawang Merah Impor "Banjiri" Lampung


Bawang merah impor asal Vietnam dan Fhilipina "membajiri" pasar-pasar di Lampung, terutama Kota Bandarlampung, karena pasokan dari dalam negeri berkurang sejak beberapa bulan terakhir.

"Pasokan bawang merah asal Brebes, Jawa Tengah, maupun produksi lokal berkurang karena belum musim panen komoditas itu. Sementara bawang asal luar negeri masuk," kata pedagang sayur-mayur di pasar Tani Kemiling Bandarlampung, Selasa.

Selasa, 15 Maret 2011

Inkindo Usulkan Paradigma Baru Atasi Kemiskinan


Ikatan Nasional Konsultan Indonesia mengusulkan paradigma baru dalam mengatasi kemiskinan di Tanah Air, yaitu pemberdayaan masyarakat.

"Paradigma baru itu terbukti cukup berhasil mengatasi kemiskinan di beberapa negara," kata Ketua DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) DKI Jakarta Erie Heryadi di sela seminar Reinventing Pemberdayaan Mayarakat Munuju Indonesia Masa Depan di Jakarta, Selasa.

Dalam paradigma baru itu, lanjutnya, menggunakan pendekatan partisipatif yakni konsensus dan komitmen bersama semua pihak yang terkait baik pemerintah pusat maupun pemda.

Paradigma baru ini dikenal dengan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) atau dikenal dengan Poverty Reduction Strategy.

"SNPK itu jadi masukan penajaman aspek pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014," katanya.

Menurut dia, saat Indonesia mengalami krisis multi-dimensi pada 1998, angka pengangguran cukup tinggi yang berdampak pada semakin bertambah jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Untuk itu, tegasnya, dalam rangka menanggulangi kemiskinan masih dibutuhkan kerja keras dan kerja cerdas sejalan dengan kondisi kemiskinan yang tergolong masih tinggi yakni sekitar 31 juta jiwa atau 13,3 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2010.

"Salah satunya adalah pemerintah pusat harus dapat melakukan inisiasi `road map` perumusan konsep dan strategi pemberdayaan masyarakat` yang akan dilimpahkan ke daerah," katanya.

Hal itu penting, lanjutnya, agar pemberdayaan masyarakat yang dimaksud tidak menimbulkan paradoks dan tragedi pembangunan seperti yang pernah terjadi di negara berkembang.

Ia memberikan contoh, pertama, pembangunan tidak menghasilkan kemajuan, tetapi keterbelakangan. Kedua, melahirkan ketergantungan negara berkembang pada negara maju.

Ketiga, ketergantungan masyarakat pada negara. Keempat, rapuhnya nilai-nilai sosial dan kelima, masyarakat kecil malah tergantung pada pemilik modal.

Infrastruktur permukiman

Menanggapi hal itu, Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya Antonius Budiono mengatakan, pola pemberdayaan masyarakat di kementeriannya adalah mendukung pembangunan infrastruktur permukiman yang berkelanjutan.

"Pembangunan infrastruktur permukiman ini dilakukan baik di tingkat wilayah perkotaan maupun perdesaan," katanya.

Program pemberdayaan melalui pendekatan kewilayahan meliputi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perkotaan yang telah dilakukan sejak 2006. Sedangkan untuk perdesaan, kementeriannya membuka program peningkatan infrastruktur pedesaan (PPIP).

"Melalui pemberdayaan masyarakat ini diharapkan pemda (pemerintah daerah) dan masyarakat bisa mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah baik untuk wilayah provinsi, kabupaten maupun kota," katanya.

Antonius menambahkan, kementeriannya telah memprogramkan upaya pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan kemitraan bersama berbagai pemangku kepentingan baik swasta, masyarakat maupun pemda.

Menurut dia, upaya tersebut dinilai lebih optimal dalam mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas.

Untuk itu, pemda dan masyarakat dituntut mampu melakukan sendiri kegiatan pengembangan ekonomi lokal setempat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

"Kami terus memfasilitasi daerah untuk menyusun dokumen perencanaan terpadu dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat di Tanah Air," katanya.(ANTARA)

Minggu, 13 Maret 2011

Nelayan Belawan Masih Sulit Peroleh Solar Bersubsidi


Sejumlah nelayan tradisional di sekitar pesisir Medan utara, Sumatera Utara, mengaku masih sulit memperoleh solar bersubsidi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Dealer Nelayan milik PT PT Aneka Kimia Raya di Kampung Kurnia, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan.

"PT AKR (Aneka Kimia Raya) sebagai dealer resmi yang ditunjuk pemerintah mendistribusikan solar bersubsidi kepada nelayan tradisional terkesan disktriminatif melayani nelayan tradisional dalam upaya mendapatkan solar bersubsidi," kata tokoh nelayan Belawan, Azhar Ong, kepada ANTARA di Medan, Minggu.

Disebutkannya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Dealer Nelayan (SPBN) PT AKR di Kampung Kurnia Belawan diduga cenderung melayani kebutuhan solar untuk kapal nelayan berkapasitas di atas 30 Gross Ton (GT) ketimbang kapal nelayan tradisional yang sebagian besar berkapasitas di bawah 10 GT.

Menurut Azhar, SPBN PT AKR di Kampung Kurnia Belawan setiap hari memperoleh jatah solar bersubsidi dari PT Pertamina sebanyak 21 kilo liter (KL) dan wajib dipasarkan kepada nelayan tradisional rata-rata Rp4.500 per liter.

Jatah solar bersubsidi yang dialokasikan PT Pertamina kepada SPBN PT AKR di Kampung Kurnia tersebut dipastikan cukup untuk memenuhi total kebutuhan nelayan tradisional di sebagian wilayah pesisir Belawan.

Namun demikian, katanya, banyak nelayan tradisional mengaku kecewa dengan pelayanan SPBN PT AKR Kampung Kurnia yang kerap mengaku stok solar bersubsidi terbatas dan relatif cepat habis.

"Kami sulit bisa mempercayai bahwa solar bersubsidi di SPBN PT AKR selalu cepat habis, karena pasokan dari Pertamina selama ini berjalan lancar," ujarnya.

Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi dialokasikan hanya untuk melayani kebutuhan kapal nelayan kecil dengan total kebutuhan diperkirakan mencapai sekitar 5.200 lebih KL per bulan.

Selain wajib disalurkan melalui SPBN PT AKR, katanya, kebutuhan nelayan terhadap solar bersubsidi di Belawan selama ini juga dilayani oleh tujuh unit Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) binaan Pertamina dan satu SPDN binaan Pertamina Regional I.

Azhar memperkirakan, total pengadaan solar untuk kebutuhan nelayan di kawasan Belawan masih di bawah volume kebutuhan.

Dia menduga, sebagian solar bersubsidi yang seharusnya dijual kepada nelayan tradisional di wilayah Belawan, kemungkinan dijual kepada pihak lain dengan harga non subsidi.

Kesulitan mendapatkan solar bersubsidi juga dikeluhkan M.Tabrani, seorang nelayan tradisional di Belawan, yang mengaku pernah beberapa kali ditolak oleh pengelola SPBN PT AKR saat ingin membeli solar bersubsidi.

"Untuk menjadikan agar penyaluran solar bersubsidi di SPBN PT AKR Kampung Kurnia tepat sasaran, BPH-Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) harus melakukan upaya pengawasan secara ketat dan berkelanjutan," ucapnya.

Azhar juga berharap kepada pemerintah dan Pertamina segera mengevaluasi kinerja SPBN PT AKR di Kampung Kurnia Belawan, karena perusahaan swasta yang ditunjuk pemerintah mendistribusikan solar bersubsidi tersebut dinilai belum maksimal melayani kebutuhan solar untuk nelayan tradisional.

Bagi kalangan nelayan tradisional, kata dia, kebijakan pemerintah mengalokasikan solar dengan harga subsidi nilai cukup efektif mengurangi biaya operasional saat melaut.

Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) melalui BPH Migas untuk tahun 2011 menetapkan PT Petronas Niaga Indonesia dan PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo Tbk. bersama PT Pertamina sebagai penyedia dan pendistribusi bahan bakar minyak tertentu, termasuk di antaranya untuk nelayan tradisional. (ANTARA)

Kamis, 10 Maret 2011

Bulog Datangkan 3.000 Ton Beras Dari Vietnam


Perum Bulog Jambi mendatangkan 3.000 ton beras dari Vietnam lewat pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Barat dan pelabuhan Panjang, Provinsi Lampung, guna memenuhi cadangan beras untuk 2,5 bulan ke depan.

Kabid Pelayanan Publik Perum Bulog Jambi, Wastono di Jambi, Kamis mengatakan, guna mengantisipasi kekurangan beras pada musim paceklik dua setengah bulan ke depan, saat musim hujan saat ini yang diprediksikan berlangsung hingga April 2011.

"Untuk cadangan beras dua setengah bulan ke depan, kita terpaksa mengimpor beras dari Vietnam, karena secara nasional untuk cadangan tiga bulan ke depan pemerintah juga mengimpor beras sekitar ratusan ribu ton," katanya.

Ia menyebutkan, ke 3.000 ton beras yang diimpor dari Vietnam itu, 1.000 ton didatangkan melalui pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Barat dan 2.000 ton sisanya lewat pelabuhan Panjang, Provinsi Lampung.

Wastono mengatakan, untuk stok 2,5 bulan ke depan, Perum Bulog Jambi harus menyiapkan 7.000 ton beras, selain diambil atau didatangkan dari provinis penghasil beras, juga didatangkan dari luar negri atau Vietnam.

Cadangan beras itu disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan, bencana alam, dan bagi keluarga miskin, apalagi kondisi cuaca tidak menentu saat ini dikhawatirkan kelangkaan dan bencana alam yang harus segera diambil langkah penangannnya.(ANTARA)

Rabu, 02 Maret 2011

INTISARI DISKUSI INTERNAL IKAFENAS: Pemerintah Harus Mulai Melakukan ‘Mapping’ Terhadap Kondisi Perekonomian Di Setiap Daerahnya.



Oleh : RUSMAN (Wakil Ketua IKAFENAS)

Imbas dengan adanya globalisasi sudah sangat dirasakan, diantaranya semakin sulitnya dijumpai makanan-makanan lokal diberbagai tempat. Yang sering kali dijumpai adalah seperti KFC, Hoka-hoka, dan yang sejenisnya. Di Jakarta saja dengan jumlah mall 170 buah lebih tetapi produk yang ada kebanyakan produk luar negeri, misalnya jeruk lokal kalah bersaing dengan jeruk impor. Hal ini terkesan kekebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah belum berjalan untuk mendukung produk lokal.

INTISARI DISKUSI INTERNAL IKAFENAS: Pembangunan Berangkat Dari Sesuatu Yang Kita Miliki, Nasionalisme Yang Kita Tumbuhkan



Oleh Nasyrul Fallah (Sekjen IKAFENAS)

Menarik berbicara tentang perkembangan ekonomi Indonesia ditengah arus globalisasi yang semakin lama semakin redup. Kita juga harus mengingat kembali bahwa dasar dari perekonomian yang ada di negara kita itu tidak terlepas dari prinsip gotong royong. Prinsip gotong royong itu saat ini lamban laun sudah semakin terkikis. Di desa sudah berkurang, apalagi di kota sudah tidak ada lagi prinsip gotong royong.

INTISARI DISKUSI INTERNAL IKAFENAS: Globalisasi Adalah Rekayasa Pihak Asing



Oleh Allay F. Ali (Wakil Sekjen IKAFENAS)

Bicara globalisasi, kalau kita pikir-pikir dari segala sisi dan dari segala pandangan, kita memang tidak siap. Machine, atau infrastruktur, kita masih jauh tertinggal. Man Power, boro-boro kita bisa mengalahkan tenaga-tenaga ahli dari luar. Kita bisa lihat semua perusahaan asing yang ada di Indonesia, tenaga-tenaga kita hanya mendapat ‘jatah’ di kelas bawah. Dan terakhir money atau kapital, semua itu kebanyakan didatangkan dari luar.

INTISARI DISKUSI INTERNAL IKAFENAS: Industri Yang Terbangun Saat Ini Adalah Mengarahkan Indonesia Hanya Menjadi Pekerja Bukan Pencipta.



Oleh Kurniawan Akbar (KETUA BIDANG HUMAS IKAFENAS)

Pada prinsipnya saat ini memang awalnya bangsa Indonesia sudah dididik seprti ini, terima saja apa adanya. Karena pendidikan pada masa orde baru sudah dibentuk untuk menjadi sebagai bangsa penjual bukan sebagai bangsa yang kreatif. Tidak mau berusaha dari bawah tetapi maunya express, langsung jadi.

Budaya kita sudah dirusak, misalnya saja para petani yang biasa bertani di paksa untuk urbanisasi ke kota yang kemudian diarahkan untuk bekerja sektor formal, yang belum tentu tepat buat dirinya.

INTISARI DISKUSI INTERNAL IKAFENAS: Program Pemberdayaan Bagaikan ‘Roti Proyek’.



Oleh : Yogi Adipurna (Anggota Bidang Pendidikan dan Kajian Ilmiah)

Dalam kondisi di daerah Aceh, dimana adanya pembabatan hutan yang kemudian dialihkan menjadi lahan kelapa sawit sehingga selain mengubah ekosistem daerah setempat tetapi juga tidak berdampak kepada kemakmuran rakyat sekitar. Sampai akhirnya masyarakat setempat harus berjibaku mengambil kelapa sawit tanpa rasa takut mati ketika berhadapan dengan aparat keamanan.

INTISARI DISKUSI INTERNAL IKAFENAS: Begitu Akomodatifnya Pemerintah Terhadap Modal-modal Yang Datang Dari Perusahaan Swasta Ataupun Asing



Oleh Nismanto (Ketua Bidang Pendidikan dan Kajian Ilmiah )

Globalisasi tidak bisa ditolak dan Indonesia berada dalam arus tersebut. Sejauh kita berusaha untuk mempertahankan apa yang disanjung oleh koperasi, ekonomi kerakyatan, dan lain sebagainya, tapi faktanya dari dulu hingga saat ini yang eksis adalah sistem ekonomi kapitalis itu sendiri. Seperti adanya konglemerasi dan pasar modal.

Memang titik lemahnya ada di pemerintah. Karena pemerintah memiliki semua kemampuan untuk membuat rakyatnya sejahtera. Apa yang disampaikan mengenai regulasi dan undang-undang sangat lemah. Tentu tidak serta merta dengan fakta-fakta kemiskinan dan proses pemiskinan tersebut, kita menjadi antipasti terhadap proses globalisasi itu sendiri.

Kesimpulan Diskusi Internal Ikafenas


Hasil dari Diskusi Internal Ikafenas yang diselenggarakan pada tanggal 25 Februari 2011 bertempat di kediaman H. Nasyrul Fallah, Jl. Pancoran 3 No. 3, Kalibata dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.Model kepemimpinan saat ini harus dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Karawang: DPRD Ingatkan Pemkab Karawang Pertahankan Pertanian

Komisi B DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengingatkan agar pemerintah daerah setempat tegas dalam mempertahankan lahan pertanian, menyusul tingginya laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

"Kalau Karawang tetap dijadikan sebagai daerah lumbung pertanian, pemerintah daerah harus tegas menekan tingginya laju alih fungsi lahan pertanian," kata Ketua Komisi B DPRD Karawang, Yoes Taufik, di Karawang, Kamis.