INTISARI DISKUSI INTERNAL IKAFENAS: Begitu Akomodatifnya Pemerintah Terhadap Modal-modal Yang Datang Dari Perusahaan Swasta Ataupun Asing

Oleh Nismanto (Ketua Bidang Pendidikan dan Kajian Ilmiah )

Globalisasi tidak bisa ditolak dan Indonesia berada dalam arus tersebut. Sejauh kita berusaha untuk mempertahankan apa yang disanjung oleh koperasi, ekonomi kerakyatan, dan lain sebagainya, tapi faktanya dari dulu hingga saat ini yang eksis adalah sistem ekonomi kapitalis itu sendiri. Seperti adanya konglemerasi dan pasar modal.

Memang titik lemahnya ada di pemerintah. Karena pemerintah memiliki semua kemampuan untuk membuat rakyatnya sejahtera. Apa yang disampaikan mengenai regulasi dan undang-undang sangat lemah. Tentu tidak serta merta dengan fakta-fakta kemiskinan dan proses pemiskinan tersebut, kita menjadi antipasti terhadap proses globalisasi itu sendiri.


Hari ini proses nasionalisasi terhadap sejumlah perusahaan asing tidaklah merasa mungkin. Kalaupun hal tersebut pernah dilakukan oleh Bolivia dengan melakukan proses nasionalisasi, bisa saja hal tersebut merupakan kondisi yang berbeda. Karena memang Indonesia sudah lebih terbuka dibandingkan Bolivia dan struktur permodalan di sini memang asing sangatlah dominan. Apalagi kemudian ditandai dengan adanya pasar modal, dimana arus pembiayaan berasal dari luar. Dan faktanya itu sangat mendukung pembangunan. Permasalahannya siapakah ‘yang dibangun’ ? kemudian masyarakat yang mana?

Kalau kita melihat fakta bahwa negara kita adalah agraris, hari ini hanya dicerminkan dari luas lahan pertanian kemudian dengan banyaknya masyarakat yang berada di pedesaan. Karena kalau kita melihat dari struktur APBN, Indonesia hari adalah negara industri. Dimana pendapatan jauh lebih besar berasal dari industri dibanding yang berasal dari sektor pertanian itu sendiri. Itulah yang pada akhirnya turut membentuk atau mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Begitu akomodatifnya pemerintah terhadap modal-modal yang datang dari perusahaan swasta ataupun asing yang menanamkan modal khususnya pada sektor-sektor yang memberikan sumbangan atau kontribusi yang terbesar pada APBN. Pemerintah masih menghamba kepada para pengusaha swasta dan asing. Dalam pembuatan kebijakan pemerintah masih merasa adanya instruksi dari ‘tuannya’ yaitu para pengusaha tersebut.