INTISARI DISKUSI INTERNAL IKAFENAS: Pemerintah Harus Mulai Melakukan ‘Mapping’ Terhadap Kondisi Perekonomian Di Setiap Daerahnya.

Oleh : RUSMAN (Wakil Ketua IKAFENAS)

Imbas dengan adanya globalisasi sudah sangat dirasakan, diantaranya semakin sulitnya dijumpai makanan-makanan lokal diberbagai tempat. Yang sering kali dijumpai adalah seperti KFC, Hoka-hoka, dan yang sejenisnya. Di Jakarta saja dengan jumlah mall 170 buah lebih tetapi produk yang ada kebanyakan produk luar negeri, misalnya jeruk lokal kalah bersaing dengan jeruk impor. Hal ini terkesan kekebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah belum berjalan untuk mendukung produk lokal.

Sebagai bangsa, sampai hari ini kita dalam tantangan yang semakin hari semakin kompleks, dimana pengusaha pribumi kurang diberikan kesempatan dalam dunia usaha. Misalnya seseorang yang kesulitan untuk melakukan usaha kembali akibat penggusuran lokasi usaha yang dianggap melanggar aturan oleh pemerintah daerah. Dimana semestinya, pihak pemda dapat lebih mengayomi usaha-usaha kecil seperti ini. Padahal perekonomian kita saat ini dapat tetap berjalan karena keterlibatan para pengusaha UKM. Ironis, hingga saat ini belum juga mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah, terutama pemda. Seharusnya dalam kondisi seperti ini konsep ‘ayah angkat’ terhadap pengusaha kecil tadi tentu perlu digalakkan.

Pada saat kondisi seperti ini seharusnya ada semacam sikap atau kebijakan, katakanlah digulirkannya ungkapan ‘revolusi ekonomi’. Seperti hutang luar negeri itu harus diperkecil dan kemudian mengandalkan sumber daya-sumber daya potensi-potensi lokal. Misalnya saja dari sisi pertanian, kalau saja kita masih mau concern terhadap masalah pertanian ini mungkin kita tidak akan melakukan import beras dari Vietnam. Dimana ini adalah akibat dari terbenturnya kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung. Dimana seharusnya di beberapa daerah yang dikhususkan sebagai daerah penghasil beras malah dijadikan sebagai daerah untuk perumahan atau bahkan dibangun mall-mall.

Kemudian, Indonesia yang juga dikenal sebagai negeri maritim dengan memiliki kandungan ikan yang sangat banyak namun kita tidak mengelolanya dengan serius. Mulai dari tidak adanya upaya peningkatan teknologi penangkapan dan pengemasan ikan, jaminan keamanan di perairan laut, serta adanya oknum-oknum yang melakukan jual beli ikan secara ilegal kepada nelayan negara lain.

Untuk itu kita harus kembali kepada mempersiapkan pondasi perekonomian yang sangat kuat. Dimana salah satunya dengan kembali mengangkat konsep koperasi. Namun konsep koperasi dengan manajemen yang baik dan keberpihakan kepada petani, masyarakat kecil dan para pengusaha-pengusaha UKM. Karena memang mereka memiliki peran yang sangat luar biasa terhadap siklus perekonomian bangsa.

Seandainya pemerintah memang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan nasionalisasi maka hal tersebut sebenarnya dapat dilakukan. Bisa kita lihat sudah berapa lama perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia namun berapa besar manfaat yang diterima oleh masyarakat di sekitarnya. Bahkan yang terjadi malah munculnya kerusakan-kerusakan alam.

Sebenarnya dalam konteks globalisasi, bukannya kita mempertentangkan menerima atau menolaknya, tetapi bagaimana cara kita menyikapinya sehingga kita mampu mempersiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap globalisasi tersebut dan mampu untuk bersaing dalam dunia internasional.

Kerapkali pemerintah menganggap dengan menjamurnya kehadiran mall-mall merupakan ukuran keberhasilan pembangunan. Padahal begitu besar dampak negatif yang diakibatkan. Tumbuhnya budaya konsumtif dengan menghalalkan segala cara.

Tersingkirnya pasar-pasar tradisional. Belum lagi dengan terlibasnya produk-produk dalam negeri oleh produk-produk impor. Padahal pemerintah memiliki kekuasaan untuk melakukan perubahan tersebut, hanya saja hal tersebut tidak dilakukan. Oleh karena itu sudah saatnya terjadi ‘revolusi’ moral pada seluruh tatanan birokrat di Indonesia terkait mudahnya pemberian ijin tanpa mengindahkan dampak dari ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan setempat.

Kini sudah saatnya pemerintah melaksanakan pembangunan yang berbasiskan kepada potensi sumber daya yang di miliki Indonesia. Pemerintah harus mulai melakukan ‘mapping’ terhadap kondisi perekonomian di setiap daerahnya. Potensi apa yang dimiliki oleh masing-masing daerah harus sudah mulai digali dan diberdayakan.